INFORMATIF! PERBEDAAN SARANA PRASARANA SEKOLAH DASAR DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Perbedaan Standar Sarana Prasarana Sekolah Dasar di Indonesia dengan Korea Selatan

A.     Standar kriteria minimum sarana prasarana SD di Indonesia

Berdasarkan PP No.24 tahun 2007, beberapa kriteria minimum standar sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut:
a. Lahan

Lahan tiap satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan rasio luas lahan terhadap jumlah siswa. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Terhindar dari gangguan-gangguan berikut: pencemaran air, kebisingan, pencemaran udara. Serta lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.

b. Bangunan

Bangunan gedung untuk setiap satuan pendidikan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti tercantum pada lampiran PP No 24 tahun 2007 dengan ketentuan tata bangunan yang terdiri dari: Koefisien dasar bangunan maksimum 30 %; Koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan gedung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah; Jarak bebas bangunan gedung yang meliputi garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara  jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Sebuah SD/MI minimal memiliki kelengkapan prasarana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah ibtidaiyah yaitu : 

1. ruang kelas, minimal terdapat 6 ruang kelas untuk 6 rombongan belajar
2. ruang perpustakaan, Lebar  minimum ruang perpustakaan 5 m
3. laboratorium IPA,
4. ruang pimpinan,
5. ruang guru,
6. tempat beribadah,
7. ruang UKS,
8. jamban,
9. gudang,
10. ruang sirkulasi,
11. tempat bermain/berolahraga yang berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler.

B.     Standar sarana prasarana SD di Korea Selatan

Meliputi berbagai  sarana prasarana sebagai berikut :

1.      Ruang kelas dilengkapi komputer yang terhubung dengan sistem proyektor overhead atau layar datar LCD

2.      Ruang perpustakaan

3.      Ruang laboratorium

4.      Kolam renang (untuk pendidikan renang )

5.      Taman bermain

6.      Smart classroom

7.      Ruang Radio

8.      Ruang konferensi

9.      Ruang Kelas tambahan belajar

10.  Ruang ekstrakulikuler

11.  Ruang  buletin

12.  Ruang makan

13.  Ruang loker

14.  Auditorium serbaguna

15.  Kamar mandi

16.  Rak sepatu diawal masuk kelas/ ditempatkan di depan kelas

17.  Perabot sarana pengisi ruang meliputi alat praktek ada di kelas (atlas)

18.  Mini library dikelas

19.  Ruang kepala sekolah

20.  Ruang guru

21. Ruang loker/penyimpanan 

22. Gudang 

23. Ruang sirkulasI

24. Lapangan olahraga

  

C.     Analisis perbedaan standar sarana prasarana SD di Korea Selatan dan Indonesia

Perbedaan sarana prasarana di Indonesia sangan bertolak belakang dengan Korea Selatan, hal ini dikarenakan perbedaan standar sarana prasarana yang ada di negara tersebut. Korea Selatan pengembangan pendidikan berada pada wadah Dewan pendidikan yang diketuai oleh gubernur atau walikota dengan anggotanya sebanyak 5-6 orang, sehingga berjumlah 7 (tujuh) orang. Dewan Pendidikan inilah yang bertanggung jawab terhadap operasional pendidikan di Korea Selatan termasuk sarana prasarana , sehingga dewan/komite pendidikan diberikan kewenangan yang luas untuk menjabarkan berbagai kebijakan sesuai panduan yang telah dikeluarkan oleh kementrian pendidikan. Kondisi ini sangat berbeda dengan Indonesia, yang hingga saat ini desentralisasi pendidikan di Indonesia, belum mampu berjalan secara lancar, segala sesuatunya masih diatur dan tergantung dari pemerintahan pusat. Kepedulian pemerintahan daerah tdalam keikutsertaannya dalam  pendidikan masih relatif rendah sehingga apapun yang menyangkut pendidikan langsung berpatokan dengan pemerintah pusat..

Selain itu dari anggaran pendidikan Korea Selatan berasal dari anggaran Negara, dengan total anggaran 18,9% dari Anggaran Negara. Pada tahun 1995 ada kebijakan wajib belajar 9 tahun, sehingga porsi anggaran terbesar diperuntukan untuk ini, adapun sumber biaya pendidikan, bersumber dari GNP untuk pendidikan, pajak pendidikan, keuangan pendidikan daerah, dunia industri khusus bagi pendidikan kejuruan. Sedangkan di Indonesia dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

SEKIAN INFORMASI YANG TELAH DIPUBLISH SEMOGA BERMANFAAT, JANGAN LUPA TINGGALKAN KRITIK DAN SARAN. Terima Kasih